Sementara beberapa jawaban mulai didapati mengenai keluarga yang terlibat dalam aksi teror di Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia, serta tidak jauh dari sana, di kota Sidoarjo, beberapa pertanyaan telah muncul mengenai kemampuan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mencegah dan melindungi rakyat dari dampak meningkatnya terorisme sampai kepada tingkat yang sudah tidak terlihat sejak awal tahun 2000-an.

Negosiasi yang berjalan begitu lama untuk merevisi undang-undang anti-terorisme yang ada, serta beberapa pandangan yang menuduh pemerintah “lembek” dalam hal keamanan negara, dapat mengancam dukungan luas yang selama ini dimiliki oleh Presiden Jokowi, menyongsong pemilu presiden tahun depan.

Keterlibatan wanita dan anak-anak dalam kasus bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya pada akhir pekan kemarin menunjukkan sesuatu yang mengejutkan dan terbilang baru dalam hal terorisme di Indonesia.

Biasanya keluarga teroris tidak akan terlibat secara langsung dalam sebuah aksi teror.

Para analis masalah keamanan sebelumnya pernah memperingatkan mengenai sifat dari sel-sel teror di Asia Tenggara yang berubah-ubah dalam hal keterlibatan wanita, sementara penggunaan satu unit keluarga penuh dapat memastikan dorongan bagi propaganda teror seperti yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam (ISIS) lewat liputan media yang lebih luas dan seakan-akan penuh sensasi.

Kecenderungan baru ini akan membuat lebih rumit lagi bagi badan intelijen negara untuk mengidentifikasi potensi-potensi aksi teror, dengan laporan yang ada menunjukkan bahwa keluarga yang terlibat dalam aksi teror baru-baru ini tampak tidak tertarik untuk terlibat dan tidak acuh terhadap komunitas lokal mereka.

Sementara Presiden Jokowi terlihat relatif lemah dalam hal keamanan dibandingkan beberapa lawan politiknya yang lebih selaras dengan sisi militer, termasuk calon presiden 2019 Prabowo Subianto, yang adalah seorang mantan tantara, masih tetap belum terlihat jelas apakah aksi teror kemarin dan respon sang presiden dalam hal tersebut terbilang dapat merusak kesempatannya untuk kembali terpilih dalam pemilu tahun depan.

“[Jokowi] terkutuk apabila dia terpilih, terkutuk apabila dia tidak terpilih,” demikian ungkap seorang akademis bernama Yakub, mengisyaratkan bahwa menyeimbangkan tuntutan-tuntutan para pemilih dan keterbatasan-keterbatasan dalam undang-undang anti terorisme adalah sebuah tugas yang sulit dimanapun di seluruh dunia.

Original: Is Indonesia’s Widodo soft on security?