Pemerintah Arab Saudi telah menyangkal isu yang beredar di media sosial mengenai rencananya untuk mengenakan biaya terhadap uang yang dikirimkan oleh para pekerja asing di negara tersebut ke negara asal mereka.

Kementerian Keuangan Arab Saudi berkata pada hari Senin bahwa pemerintah setempat berkomitmen untuk mendukung pergerakan modal bebas melalui saluran resmi sesuai dengan standar dan praktek internasional, Arabian Business melaporkan.

Pada bulan Januari 2017, isu serupa muncul mengenai dikenakannya biaya atas pengiriman uang yang dilakukan oleh para pekerja migran, namun kementerian yang sama saat itu juga mengeluarkan surat pernyataan umum yang menyangkal hal tersebut.

Pihak kementerian berkata bahwa dengan memastikan pengiriman uang dengan bebas biaya akan meningkatkan kepercayaan investor asing dalam sistem ekonomi dan keuangan Arab Saudi.

Petugas yang bersangkutan menegaskan bahwa tidak memungut biaya atas pengiriman uang adalah sesuai dengan Visi Saudi 2030, yang bertujuan untuk diversifikasi ekonomi dan menarik investasi asing.

Arab Saudi memiliki lebih dari 10 juta pekerja asing dan tahun lalu para pekerja asing di negara tersebut mengirimkan uang yang berjumlah total 38 milyar dollar US ke negara asal mereka.

Menurut pemerintah Filipina, ada lebih dari dua juta pekerja asal Filipina di Arab Saudi, yang saat ini merupakan penyewa terbesar untuk pekerja luar negeri asal Filipina.

Sementara itu, Kuwait telah menyetujui undang-undang di bulan April yang mengijinkan pungutan biaya atas pengiriman uang yang dilakukan oleh pekerja migran disana, dan ini diharapkan akan menghasilkan lebih dari 230 juta dollar US bagi Kuwait.

Original: Saudi denies plan for fee on foreign worker remittances