Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah sedang berencana untuk mengeluarkan peraturan yang melarang orang tua memberikan nama-nama yang dipandang sebagai nama “barat” pada anak-anak mereka.

Ketua DPRD Karanganyar Sumanto berkata bahwa undang-undang yang dimaksud sedang dirancang dan membutuhkan waktu sebelum dapat diresmikan, The Jakarta Post melaporkan.

Dia menambahkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi budaya setempat yang perlahan menghilang di Karanganyar yang memiliki populasi sekitar 810.000 orang.

Sang ketua DPRD menegaskan bahwa nama-nama lokal harus dilindungi oleh karena nilai-nilai yang dipegang negara ini khususnya dalam sejarah bangsa yang mulia.

Namun, banyak warga negara yang menentang rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berkata bahwa peraturan tersebut apabila diberlakukan akan melanggar hak orang tua, VICE melaporkan.

RUU yang saat ini sedang dalam perkembangan tersebut tampaknya tidak akan bertahan sampai diberlakukan.

Langkah yang sama telah diambil oleh pemerintah Mesir pada tahun 2017 untuk melestarikan warisan budaya lokal. Peraturan tersebut menetapkan denda sebesar US$55-270 bagi para pelanggar, atau hukuman enam bulan penjara.

Original: Indonesian regional government to ban western names