Provinsi Sulawesi Tengah masih mempertahankan status darurat lima bulan setelah gempa bumi, yang disertai dengan tsunami dan likuifaksi tanah, menghancurkan daerah tersebut.

Menurut The Jakarta Post, status darurat tersebut seharusnya selesai dalam minggu ini. Namun pihak berwenang dan beberapa badan pemerintah telah memutuskan secara bersama dalam sebuah rapat untuk memperpanjang status darurat tersebut sampai 23 April.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berkata bahwa ditengah-tengah rapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberitahukan kepada para peserta rapat untuk memastikan agar seluruh tempat penampungan terus menyediakan listrik serta air bersih bagi orang-orang yang terkena dampak dari bencana yang dimaksud.

Kalla kemudian menyetujui untuk memperpanjang status darurat di Sulawesi Tengah.

Ini merupakan ketiga kalinya status tersebut diperpanjang. Status darurat di Sulawesi Tengah pertama kali diberlakukan pada 29 September, yang kemudian diperpanjang sampai 25 Desember. Status itu kemudian diperpanjang kembali sampai 23 Februari, sebelum akhirnya kembali diperpanjang.

Dedi Askary, seorang perwakilan Komnas HAM di Sulawesi Tengah, berkata perpanjangan berkelanjutan tidak mengubah apa pun dan hanya memperpanjang penderitaan para penyintas yang tinggal di lebih dari 400 tempat penampungan.

Sebanyak 488 dari 699 tempat penampungan yang direncanakan telah dibangun di daerah Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. Namun beberapa dari tempat penampungan ini tidak memiliki akses untuk air bersih dan listrik.

Sementara itu, 3.000 rumah akan dibangun di wilayah Tondo Palu Timur bagi para penyintas. Kabarnya, Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan salah satu pendana dari rencana pembangunan ini.

Sampai saat ini, hanya 1.606 dari 4.402 korban jiwa dalam bencana yang dimaksud yang telah teridentifikasi dan diverifikasi.

Original: Central Sulawesi still in a state of emergency