Tujuh orang wanita calon anggota legislatif di Jakarta berjanji akan memberikan dukungan mereka atas perlindungan bagi para pekerja migran wanita, dalam sebuah forum di Jakarta pada hari Minggu.

Para caleg dari dapil II Jakarta, yang mencakup daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, serta para pemilih di luar negeri, berkumpul dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan KAPAL Perempuan pada 10 Maret, untuk menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi hak kaum wanita, The Jakarta Post melaporkan.

Nuraini, seorang kandidat dari PDI-P, berkata para politisi masih enggan berbicara secara serius mengenai masalah-masalah wanita dalam ladang yang didominasi pria, khususnya ketika masalah tersebut tidak menguntungkan kaum pria.

Dia menambahkan bahwa ada banyak laporan mengenai penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan di luar negeri, yang kasus nya berjalan terlalu lama atau menghilang begitu saja.

Dalam diskusi tersebut, dia menekankan bahwa penerapan hukum perlindungan pekerja migran yang disahkan pada 2017 perlu diawasi dan dikendalikan dengan benar.

Undang-undang tersebut mengamanatkan serangkaian peraturan pemerintah tentang perlindungan hukum, ekonomi dan sosial bagi pekerja migran sebagai amandemen undang-undang terdahulu yang diterapkan pada 2004 lalu.

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2004 tersebut dipandang pro-usaha dan seharusnya telah berubah menjadi undang-undang yang mengutamakan perlindungan pada tahun 2017, tetapi banyak yang mengatakan peraturan itu malah belum diimplementasikan.

Nuraini berkata bahwa undang-undang tersebut secara ketat menyatakan puluhan peraturan yang harus diimplementasikan, tetapi sejauh ini hanya Peraturan Menteri No.18/2018 tentang jaminan sosial saja yang sedang dilaksanakan, yaitu peraturan yang mengawasi jaminan sosial bagi pekerja migran.

Berdasarkan kepala Migrant Care Wahyu Susilo, kebanyakan dari para pekerja migran wanita di luar negeri sangat rentan terhadap kekerasan, diskriminasi dan bahkan hukuman mati. Peraturan-peraturan yang ditulis dalam undang-undang tahun 2017 seharusnya mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, namun kenyataannya belum diterapkan secara benar.

Persoalan mengenai perlidungan pekerja migran telah menjadi sorotan banyak pihak ketika pekerja migran Indonesia bernama Tuti Tursilawati dihukum mati pada Oktober 2018. Dia ditemukan bersalah telah membunuh ayah dari majikannya. Sebelumnya, dia telah mengaku melakukan tindakan tersebut sebagai usaha membela diri oleh karena seringnya pelecehan dan penyerangan seksuan yang dilakukan korban terhadap dirinya.

Original: Candidates pledge support for migrant workers